Belum Satu tahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi UU IKN

Belum Satu tahun Berlaku, Jokowi Usulkan Revisi UU IKN

Pemerintah lewat Kementerian Hukum dan HAM menyarankan untuk masukkan Perancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2023 ke Badan Legislasi DPR. UU IKN awalnya sudah ditetapkan pada medio Januari tahun ini.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyebutkan saran revisi UU IKN ini sebagai instruksi dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Urgensinya, katanya, untuk percepat proses penyiapan perpindahan IKN dan penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN.

“Materi perubahan dalam UU ini intinya untuk atur pengokohan otorita IKN dengan maksimal,” kata Yasonna di pertemuan bersama Baleg DPR.

Dalam peluang yang serupa, anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Desy Ratnasari, menyebutkan proses legitimasi UU IKN di awal tahun ini sudah meluapkan perhatian, energi, dan saat yang cukup banyak.

“Tidakkah baru usai kerja kemarin? Lantas selanjutnya baru ditetapkan, ada kembali ada revisi. Pasti ini jadi sebuah analisis penting yang perlu kita kerjakan dan kami ingin lebih pelajari kembali apa yang ingin dilaksanakan pemerintah,” kata Desy.

Yasonna untuk mengonfirmasi ihwal urgensi dan perubahan yang disodorkan dalam RUU IKN ini. Tetapi, Yasonna arahkan untuk mengontak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. “Seharusnya ke leading sector Menteri PPN Bappenas,” kata Yasonna lewat pesan singkat.

6 Fraksi Sepakat, 2 Fraksi Menampik, 1 Fraksi Abstain

Di pertemuan bekerja sama Kemenkumham, sekitar 6 fraksi terima saran pemerintah untuk masukkan revisi UU IKN dalam prolegnas prioritas 2023. Mereka ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra.

Dalam pada itu, dua fraksi menampik saran ini, yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Adapun Partai NasDem memutuskan untuk abstain.

Anggota Baleg Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyebutkan fraksinya butuh waktu untuk pelajari intisari saran pemerintah masalah revisi UU IKN ini. “Harus didalami itu, adakah keperluan revisi atau mungkin tidak, hingga kita abstain,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Jakarta.

 

About admin

Check Also

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan Ketua DPP PDIP Said Abdullah …