Bisa dibuktikan Cemari Lingkungan, Pemkab Bekasi Ancaman Pabrik Keramik di Cikarang

Bisa dibuktikan Cemari Lingkungan, Pemkab Bekasi Ancaman Pabrik Keramik di Cikarang

Pemerintahan Kabupaten Bekasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat memberi ancaman ke PT Saranagriya Lestari Keramik.

Perusahaan yang menghasilkan keramik lantai dan genteng ini bisa dibuktikan mencemarkan lingkungan.

Berdasar hasil pengecekan, perusahaan itu bisa dibuktikan lakukan 13 point pelanggaran dalam faktor pengendalian, khususnya sampah cair dan udara.

Akhirnya, mereka memperoleh ancaman larangan buang sampah berbentuk apa saja sepanjang 180 hari.

Penjabat Bupati Bupati Bekasi Dani Ramdan menerangkan, pencemaran lingkungan ini sebagai hasil laporan masyarakat yang mengeluh sungai disekitaran pabrik terkontaminasi.

Disamping itu, pencemaran terjadi dalam udara yang diperhitungkan datang dari proses produksi keramik dan genteng. “Prosesnya sendiri telah jalan semenjak tiga bulan kemarin, ada laporan dari warga lalu dilihat oleh DLH Kabupaten Bekasi,” kata Dani selesai melontarkan ancaman administrasi pada perusahaan yang ada di Dusun Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat.

Dari laporan masyarakat, DLH Kabupaten Bekasi lalu mengecek ke lokasi.

Hasil sementara, dijumpai pencemaran itu betul terjadi dengan kelompok pengerusakan lingkungan tingkat lanjut sampai tinggi.

Hasil pengecekan lalu dilimpahkan pada DLH Jawa barat.

Dani menerangkan ada pelanggaran pada proses pembuangan sampah hasil tersisa produksi.

Dijumpai ada bahan beresiko dan Beracun (B3) pada proses produksi hingga pembuangan sampah harus dilaksanakan sama sesuai proses.

“Keramik, jadi ada keramik lantai, genteng, dan yang lain. Ada proses pencampuran kimia di sana berada di antaranya B3. Di sana pengatasannya rupanya tidak sesuai proses dan UU, jadi kami beri ancaman,” tegasnya.

Ancaman itu sebagai keputusan dari DLH Jawa barat yang memandang perusahaan produsen keramik itu lakukan pencemaran sampah B3 hingga menghancurkan kualitas air sungai dan udara

“Ini hari kami beri keputusan desakan pemerintahan berbentuk pemberhentian sementara aktivitas di luar ijin sampai ijinnya diurusi. Tentu saja untuk memperoleh ijin itu pembaruan, kelengkapan fasilitas dan proses dan management SDM yang ada harus dipersiapkan perusahaan,” katanya.

Dani menambah selama ini sudah jatuhkan ancaman ke dua perusahaan besar dan dua perusahaan kecil atas pelanggaran pencemaran lingkungan.

Pemberian ancaman dilaksanakan dalam rencana kenaikan kualitas lingkungan supaya perusahaan tidak buang sampah asal-asalan.

Kabid Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Bijak Budhiyanto menerangkan, perusahaan itu lakukan pelanggaran Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 mengenai Pelindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH).

Faksi perusahaan disuruh untuk lakukan pembaruan berkenaan management pengendalian sampah dan ijin-izin yang lain.

“Sama seperti yang berada di ketentuan desakan dari pemerintahan, dapat dilaksanakan pembekuan ijin sementara atau dipertingkat ke ranah pidana,” tegasnya.

 

About admin

Check Also

Mulai 1 Desember 2022, Citilink Lebih Rute Penerbangan dari Bandara Halim

Mulai 1 Desember 2022, Citilink Lebih Rute Penerbangan dari Bandara Halim Maskapal penerbangan Citilink menambahkan …