Komisi III DPR: Pemerintahan Menunda Legitimasi RKUHP pada 22 November

Komisi III DPR: Pemerintahan Menunda Legitimasi RKUHP pada 22 November

Pemerintahan memilih untuk tunda legitimasi tingkat I Perancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang awalnya direncanakan pada Selasa, 22 November 2022 bersama Komisi III DPR.

Penangguhan dilaksanakan pada jadwal rapat ulasan RKUHP yang direncanakan Senin 21 November 2022 esok. “Rapat ulasan RKUHP tanggal 21-22 November diundur,” kata anggota Komisi III DPR Taufik Basari, Minggu.

Tetapi, pria yang dekat dipanggil Tobas ini mengharap penangguhan ini dilaksanakan dalam rencana membahas kembali saran-masukan yang dikatakan oleh DPR atau warga, supaya tidak ada pasal-pasal yang mempunyai potensi memunculkan permasalahan yang akan datang.

Menurut politikus Partai Nasdem ini, saran penangguhan dikatakan oleh pemerintahan, hingga Tobas merekomendasikan media untuk bertanya langsung ke pemerintahan berkaitan penangguhan RKUHP ini.

“Penangguhan dari pemerintahan. Masalah argumennya seharusnya diverifikasi ke pemerintahan,” anjurannya.

Tobas menerangkan masih ada beberapa rumor penting dalam draf RKUHP terkini berdasar pertemuan dengan Komisi III pada 3 dan 9 November 2022 kemarin. Hingga, desas-desus penting ini harus ditelaah oleh pemerintahan atau DPR.

Tobas merinci, desas-desus penting itu salah satunya, living law yang mempunyai potensi menyalahi azas validitas dalam hukum pidana; pasal-pasal berkaitan demokrasi dan kebebasan memiliki pendapat yang perlu terbatasi pengertiannya (pemberontakan, serangan kehormatan harkat martabat presiden/wapres, penghinaan instansi negara, penghinaan kekuasan umum); contempt of court berkaitan publisitas persidangan; eksperimen kasus sebagai saran baru yang tidak ada di draf terkini.

Selanjutnya, pidana berkaitan narkotika yang perlu disamakan dengan gagasan peraturan narkotika baru dalam RUU Narkotika; pidana lingkungan hidup yang perlu sesuaikan administrasi dalam hukum lingkungan; pemenuhan azas non-diskriminasi untuk penyandang disabilitas dan rekonsilasi nomenklatur; dan kohabitasi sebagai overkriminalisasi karena bukan jadi ranah negara untuk menjadikan sebagai pidana.

“Tetapi bagaimana juga proses legislasi sebagai proses politik hingga harus ada proses pertempuran ide dan penghormatan atas keputusan yang nanti diambil baik secara permufakatan atau suara paling banyak,” ucapnya.

Fraksi Nasdem mengharap sebanyak-banyaknya saran baik dari fraksi atau dari kelompok masyarakat sipil yang bisa difasilitasi dalam draft RKUHP dan disepakati oleh sebagian besar fraksi di DPR dan pemerintahan.

“Karenanya Fraksi Nasdem terus lakukan lobi dan memberikan keyakinan fraksi yang lain dan team pemerintahan agar memperbaiki RKUHP,” katanya.

Masalah bagaimana hasil ulasan dan pembaruan RKUHP, menurut Tobas, sampai hingga ke keputusan pasti hasilnya masih aktif.

Fraksi Nasdem akan menghargai proses yang jalan sebagai satu proses politik dan memberi persetujuannya. “Namun tetap akan memberi catatan-catatan jika desas-desus peralihan yang esensial dalam RKUHP belum juga bisa terakomodasi,” pungkas Tobas.

About admin

Check Also

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan Ketua DPP PDIP Said Abdullah …