Komisi IX DPR Meminta Kemenkes Buat Service Aduan dan Laporan Gagal Ginjal Kronis

Komisi IX DPR Meminta Kemenkes Buat Service Aduan dan Laporan Gagal Ginjal Kronis

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati minta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selekasnya membenahi service aduan dan laporan untuk kasus tidak berhasil ginjal kronis.

Menurut Kurniasih, langkah ini sebagai mitigasi untuk memperhitungkan meluasnya kasus tidak berhasil ginjal kronis pada anak sesudah Kemenkes mengeluarkan anjuran larangan konsumsi obat sirup terkecuali 156 obat yang telah dipastikan aman oleh BPOM.

Mekanisme aduan dan laporan ini disebutkan harus disosialisasikan selebar-luasnya, dan dibikin dengan akses yang gampang supaya warga dapat cepat memberikan laporan sangkaan kasus tidak berhasil ginjal kronis pada anak.

Warga yang melapor ke sarana kesehatan bisa juga langsung terekam datanya untuk masuk ke hotline terkonsentrasi.

“Mekanisme laporan ini harus dibikin pro aktif, janganlah sampai pasien telah tiba pada keadaan yang kronis. Proses harus dipercepat hingga pengatasan dapat semakin cepat dan tidak ada kasus yang tidak terlapor,” kata Kurniasih dalam tayangan jurnalis.

Selainnya service laporan dan aduan, mitigasi yang lain perlu dilaksanakan ialah menyiagakan dan mempersiapkan RS Type A dan B untuk terima pasien dan lakukan perawatan. Sementara RS type C dipersiapkan untuk terima pasien dengan tanda-tanda masalah ginjal kronis sebagai pengecekan awalnya atau kelanjutan.

Ingat, warga diliputi kekhawatiran dan kekuatiran, khususnya yang berasa pernah memberi obat sirup ke anaknya. Kurniasih menjelaskan, rumah sakit harus diperlengkapi dengan fasilitas dan prasarana, terhitung tenaga kesehatan dan beberapa obat penawar (antidotum) di luar negeri.

Persiapan faskes khusus untuk kasus tidak berhasil ginjal kronis, menurut Kurniasih, sangat penting khususnya di beberapa daerah.

“Karena alatnya khusus, tenaga medisnya khusus hingga perlu ditegaskan penataan SDM seperti di saat pengatasan Covid-19. Ini perlu koordinir lintasi rumah sakit yang difasilitaskan pemerintahan pusat atau wilayah,” tutur Kurniasih.

Selanjutnya, dia sampaikan, mitigasi perlu dilaksanakan oleh Tubuh Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Perlakuan mitigasi yang sudah dilakukan BPOM ialah percepat pengetesan pada 69 tipe obat yang belum keluar hasilnya.

Selanjutnya, pastikan sudah menarik 5 produk yang diketemukan cemaran etilen glikol (EG). Lantas, minta warga yang mempunyai 5 produk ini untuk membuangnya.

Industri farmasi harus juga berperan dengan memberikan laporan hasil pengetesan berdikari sebagai tanggung-jawab dari segi produksi.

“BPOM perlu lebih pro aktif lakukan pemantauan ketat pada produksi dan peredaran obat sediaan cair khususnya yang memakai pelarut propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin/gliserol, terutamanya dari produsen yang punyai kisah lakukan pelanggaran,” tutur Kurniasih.

Pada proses mitigasi ini, ucapnya, perlu dibuatkan proses support dari pemerintahan pusat ke pemda ingat kasusnya telah menebar di 26 propinsi. Support perlu dilaksanakan dari segi pengadaan fasilitas, tenaga kesehatan terhitung mekanisme JKN yang dapat mengkover perlakuan pada pasien.

“Bila cuma dilimpahkan ke masing-masing Pemda, kita cemas pengusutannya tidak optimal. Kita telah mempunyai pengalaman dalam pengatasan Covid-19, di mana semua sumber daya yang kita punyai kita kerahkan,” kata Kurniasih.

About admin

Check Also

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan Ketua DPP PDIP Said Abdullah …