Komnas HAM Prediksikan Barisan Disabilitas sampai Narapidana Susah Pakai Hak Tentukan pada 2024

Komnas HAM Prediksikan Barisan Disabilitas sampai Narapidana Susah Pakai Hak Tentukan pada 2024

Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi memprediksi, bakal ada beberapa faksi yang peluang susah memakai hak pilihnya pada Pemilu 2024.

Ini tidak lepas dari masalah pencatatan dan rintangan distribusi logistik pemilu yang sulit karena pemilu diadakan serempak.

Pertama, barisan disabilitas. Bekas komisioner KPU RI ini memandang, ada banyak keluarga yang sembunyikan bagian keluarga disabilitas untuk pencatatan.

“Mereka berasa itu jadi noda. Walau sebenarnya, dari pencatatan yang bagus tersebut proses pemenuhan sarana dari KPU-nya itu semakin lebih optimal. Jika tidak dikenali dia disabilitasnya apa, karena itu ya dipandang dia ialah pemilih yang normal hingga di TPS ia tidak terlayani,” terang Ubaid saat dikontak pada Jumat.

Ke-2 , golongan masyarakat yang tinggal di tempat perkebunan rimba. Menurut dia, susah untuk mengenali mereka secara administratif, dan hak pilihan masyarakat negara ditetapkan berbasiskan KTP.

“Sepanjang mereka tidak punyai KTP, tidak tercatat di dusun apa, mereka tidak dapat masuk DPT,” tutur Ubaid. “Itu menjadi permasalahan . Maka, dari yang karakternya administrasi menjadi kehilangan hak konstitusional.

Apa lagi yang perkebunannya itu nilainya beberapa ribu hektar. Mereka warga dari mana saja, tetapi dihimpun di sana, tetapi KTP-nya bukan KTP situ,” terangnya.

Selanjutnya, golongan masyarakat yang mau tak mau pindah karena perselisihan. Ubaid memandang, cukup banyak pada mereka yang tidak terdaftar secara baik jika sudah berpindah domisili.

Mereka juga tidak kembali lagi ke tempat sebelumnya untuk memberi suara saat pemilu karena perselisihan itu.

“Ini jadi masalah yang susah diatasi. Ini harus dicari jalan keluarnya,” katanya.

Barisan ke-4 yaitu beberapa terpidana yang banyaknya banyak dan beragam instansi pemasyarakatan di Indonesia dengan status kelebihan penghuni. Ini jadi rintangan berat untuk KPU karena beberapa narapidana datang dari domisili yang paling bervariatif.

“Jadi misalnya Anda dari Ponorogo, tetapi Anda dipenjara di Bogor, KTP Anda masih tetap Ponorogo . Maka saat Anda dicatat, Anda tidak dapat memakai hak pilihan Ponorogo karena Anda sedang di Bogor,” terang Ubaid.

Mereka kemungkinan bisa terdata secara baik, tapi untuk memberikan fasilitas mereka memberi suara, terutamanya anggota legislatif, dipandang benar-benar sulit. Karena, surat suara pileg berbeda untuk tiap-tiap dapil.

Mereka peluang cuma bisa ikut dalam pemilihan presiden yang pengadaan surat suaranya lebih simpel karena tunggal.

“Karena mustahil mengalihkan hak suara dari Ponorogo cuma untuk layani itu. Dari sisi waktu, teknisnya benar-benar beririsan karena di setiap kota ada lapas, sementara di lapas bersatu terpidana dari mana saja,” ungkapkan Ubaid.

About admin

Check Also

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan Ketua DPP PDIP Said Abdullah …