KPU Bingung Ditunjuk Kerjakan Genosida Politik pada Partai Tidak Bisa lolos Registrasi Pemilu 2024

KPU Bingung Ditunjuk Kerjakan Genosida Politik pada Partai Tidak Bisa lolos Registrasi Pemilu 2024

Komisi Penyeleksian Umum (KPU) RI akui sudah bekerja sesuai dengan proses dalam registrasi parpol calon peserta Pemilu 2024.

Ini dikatakan dalam rencana menyikapi tuduhan “genosida politik” yang ditujukan oleh 6 parpol yang tidak lolos tahapan registrasi ke mereka. Enam parpol itu ialah Partai Gagah, Partai Masyumi, Partai PANDAI, Partai Penyatu Bangsa, Partai Kedaulatan, dan Partai Reformasi.

“Berkaitan dengan istilah yang dipakai, dalam masalah ini political genoside, saya benar-benar belum mendapatkan keterangan berkaitan dengan hal itu dan saya belum pahami berkaitan tujuan pesan politik itu,” tutur Koordinator Seksi Tehnis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik.

“Terkait dengan penerapan registrasi dan klarifikasi parpol, seutuhnya telah kami kerjakan sama sesuai ketentuan perundangan-undangan pemilu dan ketentuan tehnis yang diedarkan oleh KPU RI,” terangnya.

Menurut dia, bukti jika KPU RI meraih kemenangan di 9 sidang Bawaslu RI atas tuntutan sangkaan pelanggaran administrasi pemilu yang dikirimkan oleh partai-partai yang tidak lolos registrasi, sudah memperlihatkan hal itu.

Dalam semua kasus itu, Bawaslu RI putuskan jika KPU RI tidak bisa dibuktikan dengan cara sah dan memberikan keyakinan menyalahi administrasi pemilu. “Apa sebagai keputusan Bawaslu memperjelas jika penerapan registrasi parpol sudah sesuai ketentuan yang berjalan,” kata Idham.

“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 huruf e, kami dalam penyelenggaraan pemilu harus mempunyai konsep berkepastian hukum, seluruh pihak harus mematuhinya,” ujarnya. Hal seirama dikatakan Bawaslu RI, yang terima tuduhan sama dari 6 partai barusan.

“Yang terang, Bawaslu telah jalankan sesuai proses, seperti ditata undang-undang dan Ketentuan Bawaslu Nomor 8 (Tahun 2018) mengenai pelanggaran administrasi,” sebut Koordinator Seksi Pengatasan Pelanggaran dan Data Info Bawaslu RI, Puadi, Senin.

Dikabarkan sebelumnya, 6 parpol itu memandang jika 2 instansi itu sudah bertindak “yang tidak adil dan jujur”, diawali dengan “perampasan hak konstitusional parpol” yang sudah mendaftarkan dengan cara resmi sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Mereka berasa dihambat oleh Mekanisme Info Partai Politik (Sipol), mekanisme untuk mengumpulkan data keanggotaan parpol pendaftar Pemilu 2024.

Mereka memandang hal tersebut ganjil karena Sipol tidak ditata dalam UU Pemilu, tetapi cuma melalui Ketentuan KPU Nomor 4 Tahun 2022, meskipun sebenarnya KPU tidak mengharuskan Sipol secara legal-formal sebagai persyaratan registrasi parpol.

“KPU ialah eksekutor etika hukum, bukan pembikin etika hukum, karena itu Sipol KPU sebagai wujud ‘diskresioner’ KPU tidak dapat menjadi etika yang mengikat partai politik calon peserta pemilu yang selanjutnya dapat merintangi hak partai politik menjadi partai politik peserta pemilu,” terang Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani, saat diverifikasi pada Senin malam.

Mereka mencela KPU RI yang tidak atur diedarkannya informasi acara ke 16 parpol yang arsip registrasinya dipastikan tidak komplet.

Menurutnya, document informasi acara ialah salah satu alat untuk bersengketa di Bawaslu RI, dan persengketaan itu sebagai hak parpol dan konstituennya untuk cari keadilan.

“Ini terang satu usaha yang paling terancang, masif dan struktural oleh KPU untuk memberantas 16 parpol untuk tidak bisa lakukan tuntutan perselisihan sebagai persyaratan mutlak di Bawaslu untuk partai yang hendak ajukan tuntutan perselisihan,” ungkapkan Yani.

“Ini menunjukkan jika KPU dan Bawaslu sudah lakukan aktivitas yang kami sebutkan sebagai political genocide secara terancang, masif dan struktural,” ujarnya.

About admin

Check Also

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan Ketua DPP PDIP Said Abdullah …