“Mengapa Kepala Wilayah Korupsi? Karena Ada Proses yang Salah Saat Mereka Ingin Maju”

“Mengapa Kepala Wilayah Korupsi? Karena Ada Proses yang Salah Saat Mereka Ingin Maju”

Penerapan pilkada langsung dianggap memang ada banyak mempunyai kekurangan, satu diantaranya karena kepala wilayah dipilih yang malah terlilit kasus korupsi.

Tetapi, kembalikan proses penyeleksian langsung jadi tidak langsung sama dalam zaman Orde Baru, dipandang bukan jalan keluar untuk menuntaskan praktek korup kepala wilayah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa memandang, masalah korupsi kepala wilayah sebetulnya dapat ditangani jika ada loyalitas dari elite parpol tidak untuk memberatkan calon kepala wilayah dengan mahar yang tinggi.

Dianggap Saan jika ada korupsi kepala wilayah tidak lepas proses dari yang keliru saat seorang calon kepala wilayah akan dicalonkan.

Perihal ini pula, yang menurutnya, harus ditiadakan. “Itu kan karena barusan, politik transaksi bisnisonal terlampau besar. Misalkan berkaitan dengan mahar,” kata Saan saat dikontak.

“Kan mengapa misalkan mereka lakukan itu (korupsi)? Karena ada proses yang keliru. Proses yang keliru saat mereka ingin maju,” paparnya.

Meskipun begitu, dia tidak setuju jika kembalikan pemilihan kepala daerah dari penyeleksian langsung jadi penyeleksian tidak langsung sebagai jalan keluar untuk tekan kasus korupsi kepala wilayah.

“Tidak ada argumen itu,” katanya. “Jika semua elite punyai loyalitas yang serupa tidak untuk lakukan itu, kan ongkos tambah murah,” paparnya.

Wawasan kembalikan pemilihan kepala daerah langsung jadi tidak langsung muncul saat Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjumpa dengan Dewan Pemikiran Presiden (Wantimpres) di Kompleks Parlemen, awal minggu ini.

Bamsoet sampaikan jika wawasan itu ada karena ada kekuatiran makin bertambahnya kepala wilayah yang terlilit kasus korupsi, hingga harus bermasalah dengan Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) atau aparatur penegak hukum yang lain.

Saan menambah, untuk menyaksikan adakah imbas atas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung dengan praktek korupsi kepala wilayah, perlu dibikin pengkajian dalam.

Misalkan, dengan membuat prosentase seberapa banyak kepala wilayah dipilih yang terbelit kasus rasywah sama yang tidak. “Dibikin prosentasenya itu .

Maka, jika misalkan dibikin prosentase dari 500 demikian kepala wilayah hasil pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, terus 33 gubernur hasil pemilihan kepala daerah berapakah % yang misalkan, ada lakukan tindak pidana korupsi. Dibikin prosentasenya,” papar Saan.

“Nach mengapa mereka lakukan itu. Oh rupanya ada ongkos. Kita coba pikir itu.

Menurut saya ya,” lebih politisi Nasdem itu.

Dalam pada itu, Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang memandang, tidak ada agunan jika pilkada oleh DPRD akan hilangkan praktek transaksi bisnisonal dalam kontestasi wilayah itu “Itu relatif dan tidak jadi agunan tidak untuk transaksi bisnisonal.

Semua kembali ke politik demokrasi yang bersih,” kata Junimart ke reporter. Selama ini, dia menambah, Komisi II belum mempunyai gagasan untuk mengoreksi Undang-Undang Pemilihan kepala daerah yang berjalan pada sekarang ini.

Terpisah, periset Komunitas Warga Perduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus memandang, MPR dan Wantimpres berkesan memaksa kehendaknya supaya kepala wilayah bisa kembali diputuskan DPRD.

Disamping itu, menurut dia, ke-2 lembaga itu seolah mempersalahkan warga yang dipandang jadi pemicu politik memiliki biaya tinggi. “Ini tidak fair,” tegas Lucius saat dikontak.

Politik memiliki biaya tinggi, menurutnya, belum pasti disebabkan karena penerapan penyeleksian langsung. Pragmatisme partai politik malah seringkali membuat calon kepala wilayah terikut arus.

“Jika partai politik yang menjadi permasalahan, kan peralihan mekanisme pemilihan kepala daerah ke tidak langsung tentu bukan jalan keluarnya,” katanya.

Di lain sisi, menurut dia, demokrasi Indonesia cukup maju dengan tempatkan rakyat di jantung mekanisme lewat penyeleksian pimpinan langsung, baik pusat atau wilayah.

Walau begitu, dia setuju bila mekanisme penerapan Pemilu di Indonesia ada banyak kekurangan.

Tetapi, hal tersebut bukan jadi salah satu argumen untuk kembali lagi ke mekanisme lama yang telah diganti.

About admin

Check Also

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan Ketua DPP PDIP Said Abdullah …