Nasib Dewan Kolonel Simpatisan Puan Maharani Selesai Bisa “Surat Cinta” DPP PDI Perjuangan

Nasib Dewan Kolonel Simpatisan Puan Maharani Selesai Bisa “Surat Cinta” DPP PDI Perjuangan

Kehadiran Dewan Kolonel di badan PDI Perjuangan sekarang dipermasalahkan. DPP PDI Perjuangan disebutkan sudah melontarkan “surat cinta” ke kader mereka yang tergabung memberikan dukungan kehadiran dewan itu. Dijumpai, Dewan Kolonel diisikan oleh kader banteng yang memberikan dukungan Puan Maharani sebagai capres 2024 itu.

Mereka sekarang sudah memperoleh peringatan keras dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. “Ya, kita memberikan peringatan keras dan paling akhir ya ke beberapa anggota,” kata Ketua Sektor Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun.

Tersingkapnya Dewan Kolonel awalnya diutarakan oleh beberapa pemrakarsanya, satu diantaranya Trimedya Panjaitan.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, dianya diutus jadi Koordinator Dewan Kolonel untuk Puan Maharani. “Saya jadi koordinator. Jadilah pada waktu itu. Selanjutnya, cocok Pak Utut ke luar kota sama Mbak (Puan), dikatakan sama Pak Utut, Mbak suka. Telah getho saja, tidak ada program yang rigid,” kata Trimedya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 20 September kemarin.

Dua argumen Surat peringatan itu dijumpai diberi tanda tangan oleh Komarudin dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Komarudin mengutarakan dua argumen beberapa anggota Dewan Kolonel itu ditegur.

Pertama, pembangunan Dewan Kolonel yang dipandang seperti organisasi sayap partai. Walau sebenarnya, DPP PDI-P memandang, tidak ada organisasi partai yang susunannya serupa militer.

“Jadi ingin dibikin organisasi sayap underbow dari partai, itu semuanya wajib merujuk ke ketentuan induk organisasi itu AD/ART partai, ketentuan-peraturan organisasi yang lain,” kata Komarudin.

“Nach apa lagi tidak ada itu di AD/ART, organisasi sayap partai itu bau militer, itu tidak ada,” tambahnya. Dengan begitu, lanjut Komarudin, tidak berada di badan PDI-P yang bernama Dewan Kolonel atau Dewan Jenderal.

Argumen ke-2 , Komarudin mengatakan jika beberapa anggota partai itu jangan mengutarakan support capres (calon presiden) pada siapa saja saat sebelum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri umumkan pencapresan. “Perintah keputusan tersangkut bantu memberikan dukungan calon presiden itu untuk susunan partai atau anggota DPR itu kan elitenya PDI Perjuangan,” kata Komarudin.

“Jadi tidak dapat membagikan kubu-kubu, memberikan dukungan sang A, sang B semua tegak lempeng untuk amankan keputusan konferensi yakni menanti keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri . Maka tidak dapat dibikin kubu-kubuan itu,” tutur anggota Komisi II DPR itu.

Dapat berbuntut pemberhentian Selanjutnya Komarudin menerangkan jika faksinya mempunyai ketentuan berkenaan surat peringatan itu. Menurut dia, surat peringatan itu mempunyai tingkatan yang bertahap dengan ancaman paling akhir pemberhentian. “Dan peringatan itu bertahap .

Maka, jika berkali-kali ya dikasih peringatan keras, peringatan keras paling akhir. Jika diulangi kembali, ya peringatan lebih keras, ya pemberhentian,” katanya.

Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, surat itu telah diberi tanda tangannya bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

Tetapi, bila berkaitan pemberhentian, hal tersebut akan diberi tanda tangan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. “Prosesnya kita referensikan.

Sektor kehormatan mereferensikan ke ibu ketua umum. Lantas, ibu ketua umum tanda-tangani pemberhentian jika sudah tersangkut pemberhentian dan keanggotaan,” ucapnya.

“Jika yang masih juga dalam peringatan itu tetap saya dengan Pak Sekjen yang tanda-tangan,” tutur Komarudin kembali.

About admin

Check Also

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan

Ganjar Cat Rambut Hitam, PDIP Sebutkan Satu Hati dengan Puan Ketua DPP PDIP Said Abdullah …