lastkinection.com Berita Viral, Tips Kesehatan, Teknologi, Bisnis, Kripto, Music, Olahraga, interior
Related Articles
Usulkan Ditjen Pajak Terpisah dari Kemenkeu, Fadel Muhammad: Timing-nya Pas Saat Ini
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyarankan supaya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buntut masalah yang sedang menerpa beberapa pelaku karyawan pajak berkaitan harta kekayaan beberapa saat terakhir.
Dia juga menyilahkan saran ini jadi bahan pembicaraan dalam masyarakat dan tidak mutlak harus direalisasikan.
“Tidak mutlak harus dikerjakan. Tetapi, jadi pemikiran,” kata Fadel dalam pertemuan jurnalis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2023).
“Pertanyaan yang ada. Pak Fadel, apa kemungkinan ada negara lain yang dulu pernah melakukannya?” lanjut ia.
Fadel memaparkan jika saran memisah Ditjen Pajak dari Kemenkeu malah telah dilaksanakan beberapa beberapa negara di dunia.
Sebagai contoh, sebutkan Fadel, Amerika Serikat yang mempunyai instansi pajak sendiri namanya Intern Revenue Servis (IRS).
“IRS sebagai instansi otonom yang terpisah dari Kemenkeu AS,” terangnya.
Meskipun begitu, lanjut Fadel, IRS tidak seutuhnya otonom karena saat ini masih bekerjasama dengan Kemenkeu AS.
Namun, dalam soal wewenang untuk tentukan peraturan, bujet, dan sumber daya manusia (SDM), mereka otonom.
“Coba kita mengambil kembali beberapa negara lain, Argentina, dan Singapura saja negara tetangga kita bisa juga begitu, itu di situ (Singapura) namanya Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS),” ungkapkan Fadel.
IRAS, terang Fadel, tidak ada di bawah Kemenkeu Singapura walau mendapatkan supervisi dari dewan pengawas yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Singapura.
Wewenang IRAS, papar Fadel, diantaranya lakukan perundingan kesepakatan pajak dan membuat draf undang-undang perpajakan.
“Jadi banyak beberapa negara lain, beberapa negara di Eropa telah buat hal sama. Hingga, ini timing-nya pas ketika kembali ramai saat ini permasalahan pajak ini,” papar Fadel.
Walau demikian, dia mengetahui jika saran itu akan dirasakan berat, terkhusus untuk Ditjen Pajak.
“Karena mereka berasa ini mainan besar dan lain-lain. Walau sebenarnya ini ialah suatu hal nyawa, suatu hal terpenting buat penghasilan negara, jika tidak, bagaimana kita ingin membuat negara jika penghasilan kita semacam ini,” ujarnya.
Sebagai info, terakhir, Ditjen Pajak jadi perhatian khalayak karena beberapa pelaku pegawainya yang turut serta masalah hukum.
Ini berawal dari kasus kekayaan tidak lumrah bekas karyawan pajak, Rafael Alun Trisambodo.
Kasus itu juga akan menggeret beberapa nama lain karyawan pajak.
Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) akan umumkan satu karyawan Ditjen Pajak yang disuruh verifikasi berkaitan harta kekayaannya pada Selasa (7/3/2023).
Deputi Penangkalan dan Pantauan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, KPK akan mengecek bekas petinggi Bea dan Cukai lebih dulu saat sebelum ungkap kekayaan ganjil karyawan pajak selainnya Rafael.
Menurutnya, Rafael memang banyak memiliki rekan di lingkungan Ditjen Pajak. KPK mengendusi ada skema yang dipakai barisan itu dalam menyarukan kekayaan mereka.
“Karena ada hubungannya dengan ini (Rafael),” tutur Pahala.
